Tindak Lanjut Arahan Mentan Amran, Berdikari Siapkan 30.000 Ton SBM untuk Peternak Rakyat

JAKARTA, – Upaya menekan beban biaya produksi peternak rakyat terus diperkuat pemerintah dan pelaku usaha. Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, PT Berdikari menyiapkan 30.000 ton Soybean Meal (SBM) atau bungkil kedelai untuk memperluas akses bahan baku pakan bagi peternak ayam ras.

Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan, dari total kesiapan tersebut, sebanyak 5.000 ton SBM saat ini diakses melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER). Pasokan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peternak rakyat yang menjadi anggota maupun binaan koperasi di berbagai daerah.

Selain LPER, sejumlah koperasi peternak lainnya juga telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Pengajuan tersebut kini masih dalam proses, sehingga membuka peluang perluasan akses bahan baku pakan bagi peternak rakyat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang dipimpin Mentan Amran di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), Surabaya, pada 11 Agustus 2026. Salah satu perhatian dalam rakor tersebut adalah pengendalian biaya pakan agar keberlanjutan usaha peternak rakyat tetap terjaga.

Akses awal sebanyak 5.000 ton SBM melalui LPER dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Berdikari dan Koperasi LPER yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Agustus 2026.

MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama PT Berdikari Maryadi dan Ketua Umum Koperasi LPER H. Mulyadi Atma, serta disaksikan Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia bersama jajaran kedua pihak.

Agung mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola peternakan yang lebih terintegrasi sekaligus memperluas akses peternak terhadap bahan baku pakan.

“Kami berkomitmen mengawali dari 5.000 ton ini. Target kami adalah membangun ekosistem peternakan ayam ras yang terintegrasi dan berkeadilan,” ujar Agung.

Ketua Umum Koperasi LPER H. Mulyadi Atma menyambut kerja sama tersebut. Menurutnya, kepastian memperoleh bahan baku pakan menjadi salah satu faktor penting bagi peternak dalam menghadapi tekanan biaya produksi.

“Ini bukti nyata negara tidak meninggalkan peternak rakyat. Dengan SBM 5.000 ton di awal ini, kami optimis harga pokok produksi telur dan ayam bisa ditekan dan peternak bisa bangkit kembali,” kata Mulyadi.

Konsolidasi Kebutuhan Pakan

Pengendalian biaya pakan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga daya tahan usaha peternak rakyat. Kementerian Pertanian mendorong pola pengadaan yang lebih terencana dan terkonsolidasi agar bahan baku dapat diperoleh secara lebih efisien.

Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari mengatakan konsolidasi kebutuhan melalui koperasi dapat memperkuat posisi peternak dalam memperoleh bahan baku pakan.

“Kami mendorong agar akses peternak terhadap bahan baku pakan semakin mudah dan efisien. Konsolidasi melalui koperasi menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi peternak, sehingga kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi secara lebih terencana dan rantai pasoknya semakin efisien,” ujar Tri Melasari.

Menurutnya, kolaborasi antara BUMN, koperasi, dan peternak tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam jangka pendek, tetapi juga membangun tata kelola pakan yang memberikan kepastian bagi peternak.

“Yang kita bangun bukan hanya soal penyaluran bahan baku, tetapi ekosistem pakan yang memberikan kepastian bagi peternak. Ketika biaya pakan dapat dikendalikan, peternak memiliki ruang yang lebih kuat untuk mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan usahanya,” katanya.

Dalam skema tersebut, pemerintah berperan melalui kebijakan dan fasilitasi. Sementara itu, Berdikari memperkuat kesiapan pasokan dan koperasi mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya agar akses bahan baku dapat dilakukan secara lebih terencana.

Kesiapan 30.000 ton SBM, dengan 5.000 ton yang saat ini diakses melalui LPER serta pengajuan dari sejumlah koperasi lain yang masih diproses, menunjukkan upaya memperluas akses bahan baku pakan di tingkat peternak.

Namun, efektivitas langkah tersebut tetap akan bergantung pada tata kelola distribusi, ketepatan sasaran, serta kemampuan menjaga efisiensi rantai pasok hingga bahan baku benar-benar diterima peternak.

Jika berjalan sesuai skema, penguatan akses SBM diharapkan dapat membantu mengendalikan biaya produksi, mempertahankan produktivitas, dan memperkuat keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Pada akhirnya, stabilitas biaya pakan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha peternak, tetapi juga dengan kesinambungan produksi telur dan ayam sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat. ( JK/hum)